PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Afdhal Askar

doi:10.31958/juris.v18i1.1410

PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Afdhal Askar

Abstract

The development of Corruption Crimes has a widespread adverse impact on the lives of Indonesian people life. To stop this, it is needed to be taken a variety of extraordinary efforts including by implementing capital punishment for perpetrators, especially related to criminal acts of corruption that concern to many people that occur when the country is in danger. Even so, not all people agree with the application of capital punishment because it is considered to be conflict with Human Rights, the Constitution of the Republic Indonesia and Pancasila. To analyze these legal issues, various efforts can be taken such as seeing the meaning of the nature of human rights in the perspective of national and international law, interpreting legal norms using appropriate interpretation methods and seeing the existence of capital punishment in the perspective of religious law and customary law. Writing in this study uses a normative juridical approach with the type of data in the form of secondary data which comes from primary legal material and secondary legal material. The writing is done descriptively.

Keywords

Kejahatan korupsi, hukum mati, sistem hukum

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian filosofis dan sosiologi. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ariman, M. R. (2016). Hukum Pidana (Cetakan 2). Malang: Setara Press.

C, Anwar. (2015). Teori dan Hukum Konstritusi. Malang: Setara Press.

Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (2003a). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya.

Hamzah, A. (2003b). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM.

Lay, T. M. L. dan A. (2009). Kotroversi Hukuman Mati (Perbedaan pendapat hakim Konstitusi). Jakarta: Kompas.

Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rifai, E. (2007). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sirajuddin. (2016). Legislative Dfrafting (Cetakan 3). Malang: Setara Press.

oewardi, W. (1979). Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sudarso dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Ekonomi. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudaryanto, A. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1410