PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Alexander Budisectio Asmara

Abstract


Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations.

Keywords


Law Responsibility, Medical Treatment, Medical Law, Criminal Law.

Full Text:

PDF

References


Muntaha. 2017. Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

J. Guwandi. 2013. Hospital Law: Emerging Doctrines And Jurisprudence. Jakarta: FKUI.

Makmur J. Y. 2020. Pelimpahan Wewenang Dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT Refika Aditama.

Hasrul Buamona. 2015. Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis. Yogyakarta: JHB-FORMASY-PARAMA.

M. Yusuf H, Amri Amir. 2020. Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.

Ari Yunanto, Helmi. 2021. Hukum Pidana Malpraktik Medik. Yogyakarta: ANDI.

Munandar W. S. Hukum Kedokteran. Bandung: Sinar Grafika.

Jimly. A, M. Ali Safa’at. 2021. Seri Pemikiran Hukum: Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.

Tim Permata Press. 2017. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Permata Press.

Susanti A. N. 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 2022. Perjanjian Kerja Sama Antara Ikatan Dokter Indonesia Dan Kepolisian Negara Indonesia Nomor: 42/PB/A.3-PKS/03/2022. Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Praktik Kedokteran.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Alexander Budisectio Asmara