PRESIDENTIAL THRESOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Rahma Doni, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto

Abstract


The purpose of the study is to identify the presidential thresold in the implementation of the 2019 simultaneous elections. The approach method used is the Legislative approach, namely the approach to legislation that is directly related to the topic and discussion in this case is the presidetial thresold in the implementation of the 2019 simultaneous elections. The result of PT is a mistake, especially in elections that will be held simultaneously bcause the essence of simultaneous elections is to build parliamentary support through the coattail effect, causing simultaneous elections to become meaningless. His advice is to carry out tasks according to their functions again if the bearer comes from a political party then return to Parliament and carry out its function as a counterweight


Full Text:

PDF

References


Agus Riwanto, Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sis-tem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, (Yogyakarta: Quia Iustum, 2014).

Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Seren-tak 2019”, Jurnal Yuridis, 4 (1), 2020.

Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembangunan Politik, (Lampung: Tapis, 2012).

Jamaludin Ghafur, Praktik Ketatanegaraan Di Berbagai Negara, (Jakarta: Jay-abaya, 2017).

Janpatar Simamora, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2010).

Kuswanto Kusnadi, Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2020).

Mukthie Fadjar, Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009.

Mushaddiq Amir, Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta; Sinar GRafika, 2020).

Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, (Yog-yakarta: Fajar Media Press, 2011).

Sadirman, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Unit Percetakan dan Penerbit UNY, 2012).

Sodikin, Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidentil, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaa-mandemen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2012).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaki-lan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Rahma Doni, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto