HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINTRASI PENUNDAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL AKIBAT VAKSIN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU

Putra Defian, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto

Abstract


Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Pandemic Article 13 A requires vaccines and there are sanctions for delaying or stopping the provision of social security or social assistance. Postponement or termination of government administrative services. This is certainly contrary to human rights and is not implemented properly, many objections are made by the community. That the Indonesian state must continue to protect and respect people who refuse vaccination, so the government must not impose it if imposing it is a violation of human rights, obstacles and efforts that can be made in implementing administrative sanctions for delaying the provision of social security due to not being vaccinated in Pekanbaru City are by providing understanding and education to the community, advise the community to vaccinate, provide basic necessities so that people want to vaccinate


Full Text:

PDF

References


Achmad Reyhan Dwianto. 2020. Negara Ini Berlomba-Lomba Lakukan Uji Coba Vaksin Corona Pada Manusia’, Detik Health,

Asikin zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

Black Henry Campbell. 1999. Black’s Law Dictionary. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing.

Bhisma Raditya Bhuana. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menerima Vaksin Palsu Di Rumah Sakit, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.

D Mutiara. 1999. Tata Negara Hukum. Jakarta: Pustaka Islam.

Farina Gandryani, dan Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 No. 1, 2021.

Gita Kartika, Adijaya Yusuf, dan Hadi Rahmat Purnama, “Penerapan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia, ” Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009

Imas Novita Juaningsih, dkk, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 6, 2020.

Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar

Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV Agung.

Soejokno Soekanto. 2010. Faktor faktor yang penegakan hukum .Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Putra Defian, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto