PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN IZIN TETAP PEMILIK CAFE YANG ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU

Syafroni Untung, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto

Abstract


The purpose of this research is to analyze how, obstacles and efforts in the application of administrative sanctions for revoking permanent permits for cafe owners who ignore health protocols in Pekanbaru City. The method used is a sociological legal research. Based on the results of the study, the application of administrative sanctions for the revocation of permanent permits for cafe owners who ignore health protocols in the city of Pekanbaru went well, because the application of administrative sanctions was still subject to written, verbal and fine warnings. In this case the cafe owner after being given a sanction will continue to run his business the next day. If a permanent license revocation is given to cafe owners who ignore health protocols, it will definitely have an impact and a deterrent effect on other cafes, so that health protocols will be maintained properly

Full Text:

PDF

References


Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudencen): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Adelia Rachma Indriaswari Susanto Antonius Havik Indradi et al., 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, Universitas Gajah Mada.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI V 0.3.2 Beta (32), Jakarta, 2019.

Bagio Kadaryanto, 2018, Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.

Cecep Triwibowo, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Cet I, Yogyakarta: Nuha Medika.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3, Nomor 2, 2015.

Firdaus, Syam, 2014, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan, Jakarta: Kemenkumham.

M. Aris Munandar, 2019, Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis), Gowa: CV. Jariah Publishing Intermedia.

Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.

Rico Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia, Veritas et Justitia 4, No. 1, 2018.

Rif’atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, No. 2, 2017.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Kedua, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2011, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet. I, Bandung: Sinar Baru.

Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, Supremasi Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2020.

Wiku Adisasmito, 2008, Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Fak. Kesehatan Masyarakat, UI.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Syafroni Untung, Ardiansah Ardiansah, Bagio Kadaryanto