ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR WALI NAGARI SIMPANG KAPUAK, KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

Laura Annisa Fitri, Dewi Dahlan

Abstract


Penelitian-ini-dilakukan-untuk-mengetahui-tingkat-kepuasan-masyarakat terhadap-pelayanan-di Kantor-Wali Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota diukur-dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan adalah analisis kuantitatif deskriptifmenggunakan analisis Indeks-Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 14 tahun-2017. Teknik  pengumpulan data berupa kuesioner, dokumentasi dan observasi terjun ke lapangan dengan masyarakat dengan sampel penelitian berjumlah 95-masyarakat menggunakan-metode sampel acak (simple random-sampling). Pelayanan Publik di Nagari Simpang Kapuak meliputi 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya: Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan-Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya atau Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; Sarana dan Prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 14 tahun 2017 untuk pelayanan Kantor Wali Nagari Simpang Kapuak-sudah-berjalan-dengan-baik dengan nilai interval 3,095 dan setelah di koversikan menjadi 77,37. Maka kinerja pelayanan publik berada dalam kategori “B” yang artinya baik.


Full Text:

PDF

References


Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan

Pasolong, Harbani. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV Alfabeta.

Kasmir. (2005). Etika Customer Service. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 1 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


Refbacks

  • There are currently no refbacks.