INKONSISTENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL COVID-19 DENGAN ASAS PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Nori Tiara Andika; Saadatul Maghfira; Zainuddin Zainuddin; Nurhikma Nurhikma

doi:10.31958/jisrah.v4i1.9357

INKONSISTENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL COVID-19 DENGAN ASAS PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Nori Tiara Andika, Saadatul Maghfira, Zainuddin Zainuddin, Nurhikma Nurhikma

Abstract

This study examines the inconsistency of Tanah Datar District Head Regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the Covid-19 protocol discipline with the principles of making legislation, both formal principles, namely: the principle of applicability and material principles, namely: the principle of openness, the principle of legal certainty. The two causative factors that influence the existence of inconsistency include the following internal factors: age factor, habit factor while external factors are as follows: educational factor, economic factor and work. The application of the Tanah Datar District Head's regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the disciplinary protocol for the Covid-19 is not in accordance with the constitutional law of the Islamic state. Because in Islamic constitutional law it has been explained how the concept of implementing Islamic shari'ah is for us to obey the rules that have been made by the rulers or the government. However, in reality the community does not comply with the Tanah Datar District Regent Regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the co-19 protocol discipline.

Keywords

The principle of forming legislation, The principle of law

Full Text:

PDF

References

Amin, R. I. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di indonesia. Jurnal Res Publica, 4(2), 209–210.

Anugraheny, R. (2022). Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha.

Dr. Rohidin, S.H, M. A. (2016). Pengantar Hukum Islam. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_PENGANTAR_HUKUM_ISLAM/6lw9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+tata+negara+islam&printsec=frontcover

Fabiana Meijon Fadul. (2019). Efektivitas Penegakan Perbup Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 1–10.

Harmonodaniis Isnaeni Nurwanty. (2021). Urgensi Good Will Pemerintah Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Baik. 6(2), 6.

Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Perspektif, 21(3), 220–229.

Misbachul Mustofa, M. P. R. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Covid – 19 Dikelurahan Balapulang Wetan Kabupaten Tegal. Social and Political Sciencet, 1

Muhammad Alim. (2010). Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan. PT. LKIS Printing Cemerlang.

Muhammad Iqbal. (2014). FIQH SIYASAH. prenadamedia group.

Sianturi, P. (2021). Analisis Penegakan Hukum Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari Covid - 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 7(2), 41–47.

Siti Khozanah. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3, pp. 248–253).

Yarni, M. (2014). Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. 155–172. Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Zainuddin. (2021). Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 177. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348

Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(1), 98–111.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9357