PENGALIHAN  HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)

Apri Hendri; Syamsuwir Syamsuwir; Hospi Burda

doi:10.31958/jisrah.v2i1.3212

PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)

Apri Hendri, Syamsuwir Syamsuwir, Hospi Burda

Abstract

Studi ini mengkaji tentang pengalihan harta pusaka tinggi. permasalahanya adalah pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa yang melatar belakangi pengalihan harta pusaka tinggi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), pengalihan ini terjadi karena ketidaktahuan dari pemegang harta pusaka tinggi. Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi yaitu dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan. Analisis hukum adat tentang pengalihan hak milik harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang dipandang salah secara adat karena tidak memenuhi syarat, dan ketentuan serta tidak melalui proses yang berlaku. Analisis hukum Islam tentang Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta tidak melalui proses berlaku, pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang termasuk jual beli yang terlarang dan hasilnya haram, karena barang tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqih perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (maqasyid syariah) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (Hifzh al-Mal).

Keywords

Pengalihan, Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat dan Hukum Islam

Full Text:

PDF

References

Afadarma, Romi. (2010). Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Ashar, Latifatul. (2018). Kedudukan Harta Pusaka Tinggi bagi Kaum Yang Tidak Memiliki Anak Perempuan di Nagari Guguak Malalo (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif). Skripsi tidak diterbitkan. Batusangkar: Program Strata satu Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hayani, Novita. (2018). Perempuan Dalam Kewarisan Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman). Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Ibrahim. (2018). Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Jajuli, Sulaeman. (2018). Ekonomi Dalam Al-Quran. Yogyakarta: Budi Utama

Kardila, Miza. (2015). Penyelesaian Sengketa Harta “Pusaka Tinggi” Melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari Menurut Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam (Studi kasus kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling Kab.Tanah Datar). Skripsi tidak diterbitkan. Batusangkar: Program Strata satu Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Mubarok, Muhammad Fajrul. (2017). Hak Kebendaan D alam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat). Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pacasarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Shah, Harmita. (2006). Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro.

Syamsarina. (2016). Eksistensi Hukum Wadh’i dalam Syariat. Jurnal Al-Qishthu, STAIN Kerinci Vol 14 No.1 Tahun 2016.

Syarifuddin, Amir. (1984). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212