Disparity in the Considerations of Judges in Deciding Divorce Disputes in Religious Courts and District Courts

Dodon Alfiander

doi:10.31958/juris.v21i1.5716

Disparity in the Considerations of Judges in Deciding Divorce Disputes in Religious Courts and District Courts

Dodon Alfiander

Abstract

This paper aimed at exploring judges’ disparity in deciding divorce disputes in religious courts and district courts. Disparity is not only the differences in legal subjects that obey the absolute competence of different judicial environment but also the norms that serve as guidelines. This research is empirical juridical research with primary data namely judges’ decision and the results of judges’ interview. This research found that there were several disparity differences between religious and district judges in deciding divorce disputes. First, the considerations of district court judges were oriented to the aspect of legal certainty over juridical considerations. Second, besides paying attention to legal certainty aspects, the panel of judges at religious courts also considered religious aspects in making decision. Consideration of the rules of Islamic law has a very important role for judges in making decisions.

Keywords

Disparity; Judges Consideration; Divorce; Religious Court; District Court

Full Text:

PDF

References

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73-92. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. Lex Administratum, 2(2), 131-140.

Farhan, M., Eficandra, & Efendi, R. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Sawahlunto. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(2), 245–263.

Harahap, Y. (2007). Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika.

Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah Ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(1), 4–16.

Manan, A. (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Kencana.

Muslim, I. A. A.-H. bin A.-H. A.-N. (1993). Shahih Muslim. Daar Al-Fikr.

Peraturan Pemerintah RI. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).

Peraturan Pemerintah RI. (2009a). Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah RI. (2009b). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Rahmi, S. (2018). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 1(2), 121–140.

Rosalinda, L. (2019). Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN.Jkt.Sel. UIN Syarif Hidayatullah.

Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(4), 661–680.

Thohari, I. (2015). Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangai Perkara Sengketa Waris Orang Islam. UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan, 9(2), 173-188.

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5716