KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN MONEY LAUNDERING

Roni Efendi

doi:10.31958/juris.v17i1.1004

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN MONEY LAUNDERING

Roni Efendi

Abstract

The tackling of money laundering through the criminal Justice System has not been debatable as long as it is handled by sub-systems in the criminal justice system such as the police and prosecutors since they have been bestowed a clear mandate in law. That raised a question, what about Corruption Eradication Commission or KPK? In Article 6 letter C Act no.30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (Law of KPK) explicitly and clearly revealed that the KPK has a duty to conduct the initial investigation, investigation and prosecution of corruption. That article also did not provide the further explanation. For that reason, the authority of KPK in conducting initial investigation, investigation and prosecution is only regarding the criminal act of corruption.

In several corruption cases settling, KPK also often tried to apprehend the perpetrators through the law of prevention and Eradication of Money Laundering Crime. Many People criticized KPK but some gave the appreciation on KPK’s efforts in asset recovery. That was also addressed to KPK on its’ authority in investigating and prosecuting TPPU. In the case of No. 39/Pid.Sus/ TPK/2013/PN.Jkt.Pst with the accused Ahmad Fathanah, Joko Subagion and I made Hendra as 2 (two) members of the judges’ panel stated dissenting opinion. It declared that KPK has the authority to investigate TPU but it is only concerning with the wealth which is suspected from a criminal act of corruption. Actually, the authority to persecute TPPU is on the general attorney. Meanwhile, persecutors of KPK does not have the right to file the indicment and demand of the TPPU. Therefore, the indictment related to money laundering should be declared unacceptable. It brings the writer’s unrest on the criminal law enforcement’s practice. It is especially in the eradication of money laundering since it is supposed that law enforcement does no provide justice for justicia belene, certainty and expediency in asset recovery.

Keywords

money laundering, penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Buku

Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penehakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti

Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Filsafat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju

Cainur Arrasjid, 2011, Hukum Pidana Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika

Chaerudin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Adhitama

Donald R Cressey, 1969, The Theft of the Nation: The Strcture and Operation of Organized Crime in America, New York: Harper and Row

Ermansyah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Garfika

Guy Stessens, 2000, Money Laundering: A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press, First Published

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mestika Zed, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta, Yayasan Obo, Indonesia

Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta, Kencana

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiyaan Terorisme, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

Sherman T, 1993, International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force”, dalam MacQueen L (ed.), Money Laundering, Edinburgh

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

_______, dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizn Baru Pasca Reformasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Harkristuti Harkrisnowo, 2004, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Makalah Disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, dan ELIPS di Jakarta

Yunus Husein, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (Monye Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum International (Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No. 2) Faculty of Law University of Indonesia

Yunus Husein, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No.3, 2.

Romli Atmasasmita, Artikel “KPK Tidak Berwenang Menuntut TPPU”, Koran Sindo, 17 Januari 2014.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006.

Website

http://nasional.kompas.com/read/2013/11/04/2101274/Vonis.Fathanah.2kim.Beda.Pendapat diakses pada tanggal 23 Maret 2015 jam 12.00 Wib

http://www.globalindo.co/2014/09/24/beda-pendapat-vonis-anas-dua-hakim-sebut-kpk-tak-berwenang-tuntut-tppu/diakses pada tanggal 23 Maret 2015 jam 12.05 WIB

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/21/mwm5td-pakar-hukum-kpk-tak-berwenang-tuntut-tppu diakses pada tanggal 23 Maret 2015 jam 11.35 Wib

http://acch.kpk.go.id/uu-no-8-tahun-2010, Dikases pada 15 Maret 2015 pukul 21.36

Indonesia Legal Rountable, http://www.ilr.or.id/2014/08/penggunaan-pasal-pencucian-uang-naik/ diakses pada tanggal 24 Maret 2015 jam 20.00 Wib.

DOI: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i1.1004